Sekoteng PakWoh Pekalongan | Wisata Kuliner Khas Pekalongan - Yang ada dipikiran kita kalo menyebut kata 'Sekoteng' pasti minuman atau wedang khas Jawa yang terbuat dari air jahe dan dihidangkan hangat-hangat atau pas panas. Iya tidak? Ada campuran yang disandingkan di dalamnya seperti kacang tanah, pacar cina, roti tawar semacam wedang ronde gitu-gitu lah, benar? Asyiknya dinikmati pas sore atau malam hari, waktu cuaca mulai menunjukkan dingin, dan dijual berkeliling. Penampakan sekoteng Pak Woh Di Pekalongan justru berbeda, sekoteng disajikan saat cuaca sudah mulai panas, pukul 09.00 naik lah dan isiannya bukan yang ada dalam bayangan saya atau anda hehehe ... Sekoteng khas Pekalongan, mempunyai isian yang berbeda, yakni perpaduan antara es sirup, roti tawar, regal atau roti marie dan miswa yang mirip mie biting itu, tapi erbuat dari tepung terigu. Awalnya dia tampak mengeras, lama kelamaan akan lembek (nyemek-nyemek) karena terkena es. Asal-Usul Sekot...
Sebagai tokoh politik yang mempunyai pengaruh cukup besar, tanggapan Anies Baswedan berkaitan dengan rangkap jabatan yang terjadi di negara Indonesia menarik banyak pihak. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Milad ke 21 Partai Keadilan Sosial atau PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Mei 2023 lalu.
Tanggapan Anies ini juga berhubungan dengan isi buku “Why Nations Fail” atau Kenapa Negara Gagal yang ditulis oleh Acemoglu dan Robinson. Pembahasan dalam buku ini menarik karena ada beberapa tanda yang terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mempunyai tanda sebagai negara gagal. Namun tokoh ini optimis dan berharap hal tersebut tidak berpengaruh pada kemajuan Indonesia.
Jangan Rangkap Jabatan
Menyoroti tentang persoalan rangkap jabatan yang banyak terjadi saat ini, Anies Baswedan berharap hal tersebut tidak ada lagi. Apalagi jika rangkap jabatan tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan yang berpengaruh pada pelaksanaan regulasi itu sendiri. Anies memberikan istilah jangan sampai ada market player yang juga bertindak sebagai regulator.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah harapan mantan gubernur DKI ini agar tidak ada pedagang atau pebisnis yang memegang jabatan pemerintahan tertentu, terlebih yang bertugas sebagai pembuat aturan. Sebab jika itu terjadi maka kebijakan yang dibuat hanya akan menguntungkan dirinya, kelompoknya dan keluarganya saja.
Terkait hal ini, Anies menegaskan, jika mau jadi pedagang sampai juga bertugas dalam kenegaraan, terutama sebagai pembuat aturan berkaitan dengan bidang perdagangan tersebut. Rangkap jabatan ini menjadi pemicu adanya masalah dalam sistem perekonomian sehingga tidak terjadi pemerataan.
Mantan rektor Paramadina ini menjelaskan seharusnya ada negara bersifat melayani semua kepentingan masyarakat. Caranya dengan menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah agar saling mengawasi dalam menjalankan amanah yang diberikan.
Tokoh kharismatik ini menegaskan,”kalau pedagang, pedagang saja. jangan sampai menjadi pedagang sekaligus pembuat aturan. Apalagi aturan yang berkaitan dengan perdagangan yang dijalankan dan tidak kemudian rangkap jabatan. Apalagi sampai rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Dengan tatanan yang tepat negara akan minim konflik.
Pentingnya Sistem Institusi Inklusi
Dalam kesempatan tersebut Anies juga menyampaikan pentingnya menjalankan sistem institusi inklusi. Untuk mencapai kemajuan negara, ada dua unsur penting. Pertama politik inklusif dan yang kedua ekonomi inklusif.
Sistem institusi inklusif mengakomodir semua kepentingan, bukan hanya pihak yang mendukung, kelompok maupun keluarga saja. Dengan demikian semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah pinggir mendapat perhatian dan kesempatan berkontribusi yang sama.
Dalam politik inklusif semua masyarakat bebas menyampaikan aspirasi politiknya dan tidak ada pemaksaan kehendak dari pemangku jabatan. Sebagai negara dengan paham demokrasi, harusnya di Indonesia meritokrasi berjalan di pemerintahan. Meritokrasi adalah memberikan kesempatan kepada semua yang mempunyai kompetensi untuk menjadi pemimpin.
Sedangkan sistem ekonomi inklusif memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi sumber daya dan tidak ada konsentrasi pada wilayah tertentu saja. Ini bisa terjadi apabila tidak ada rangkap jabatan yang mendorong untuk lebih mementingkan keperluan pribadi atau golongan.
Anies Baswedan juga menuturkan, negara yang bersifat melayani akan menjunjung tinggi pelaksanaan rule of law dengan memperkuat cabang-cabang hukum agar lebih independen. Pemerintah tidak boleh memberikan keistimewaan pada satu pihak meski sedang memegang kekuasaan. Tujuannya agar tidak terjadi intervensi politik dan lebih transparan dalam mengambil kebijakan. Tegasnya lagi, hal ini harus diperkuat di Indonesia.
Sumber:
https://nasional.sindonews.com/read/1103743/12/anies-baswedan-soal-rangkap-jabatan-jangan-pedagang-sekaligus-pejabat-1684584335
https://aceh.tribunnews.com/2023/05/21/anies-jangan-pedagang-sekaligus-pejabat-sekaligus-pembuat-aturan
https://rangkuman.my.id/anies-baswedan-mengulas-buku-why-nations-fail-menggali-akar-ketidakberhasilan-negara/
https://www.instagram.com/p/CsfVnX-yKIo/
Komentar
Posting Komentar