Anies Baswedan Sebut Krisis Iklim Hanya Jadi Kemasan Raup Keuntungan

Anies Baswedan memberikan pemikiranya mengenai masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu krisis iklim. Jika sebelumnya kondisi panas yang tinggi dan naiknya air laut dianggap sebagai dampak perubahan iklim, maka menurut mantan gubernur DKI ini, hal tersebut adalah krisis iklim yang harus segera mendapat penanganan serius.

Akibat dari kondisi ini banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir pantai. Abrasi yang terus terjadi menggerus tanah dan memaksa mereka harus segera meninggalkan perkampungannya yang terancam banjir. Dampak krisis iklim juga banyak dirasakan oleh masyarakat adat karena tempat tinggalnya dialihfungsikan.

Krisis Iklim Hanya Jadi Kemasan Raup Keuntungan

Dengan tegas mantan orang pertama di DKI ini menyebutkan, sampai sekarang masalah krisis iklim banyak yang hanya menjadi sebuah kemasan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dampak buruk dari kondisi ini terlihat nyata.

Krisis iklim bukan hanya mengancam kehidupan masyarakat saja, tetapi juga kedaulatan NKRI karena pulau terluar yang langsung berhubungan dengan negara lain pun terancam hilang. Saat ini ada setidaknya 80 pulau terluar yang hampir tenggelam karena naiknya air laut dan hal ini harus mendapat penanganan serius.

Anies menjelaskan bahwa akar permasalahan munculnya krisis iklim sebenarnya sudah diketahui, yaitu manusia. Eksploitasi alam yang tidak mengindahkan pelestarian lingkungan berdampak buruk bagi semua orang. namun pemerintah seolah menutup mata.

Banyak kebijakan yang inkonsisten sehingga kesannya penanganan masalah hanya asal-asalan dan berpihak untuk membela kepentingan kelompok tertentu. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di depan mata, dialami oleh masyarakat pesisir, yaitu potensi kehilangan tempat tinggal karena rob.

Namun pada kenyataanya pemerintah justru memberikan izin ekspor pasir laut yang akan mendatangkan keuntungan pada pihak tertentu. Sedangkan imbasnya, masyarakat kecil yang menjadi korban. Dalam hal ini terlihat, bahwa pemerintah inkonsisten dalam penanganan masalah lingkungan yang sangat penting ini.

Selanjutnya, Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa negara tidak akan bisa menangani masalah ini sendiri, namun perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Karena itu harus memberi ruang kepada semua pihak untuk terlibat dan memberikan kontribusinya.

Perlu Kolaborasi dan Diplomasi

Lebih lanjut, Anies Baswedan juga menjelaskan pentingnya kolaborasi dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah krisis iklim. Pihak terkait harus dilibatkan karena persoalan ini bukan masalah tunggal, tetapi berkaitan dengan berbagai pihak.

Sebagai contoh, dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan hutan menjadi berbagai sarana umum, maka seharusnya melibatkan masyarakat adat yang saat ini menempatinya. Pergeseran fungsi hutan tersebut secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Sedangkan keberadaan mereka sangat penting dan mempunyai hak yang sama seperti warga negara lain.

Seharusnya pemerintah mengundang mereka, mengajak duduk bersama dan memperimbangkan usulannya ketika memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan tempat tinggalnya.

Dengan demikian dapat mengambil keputusan terbaik dan tidak perlu dan tidak perlu ada pihak yang menjadi korban. Hak masyarakat adat jangan sampai dipersekusi, justru harus diberi kesempatan seluasnya untuk ikut berkontribusi.

Pada saat melakukan diplomasi, menurut Anies, kita harus terlibat dan ikut menentukan arah kebijakan, jangan sampai hanya mengikuti semua keputusan tanpa berkontribusi. Tokoh politik satu ini menilai jika sebelumnya kita hanya transaksional. Harapannya jangan sampai kita menggadaikan kekayaan alam hanya untuk mendapatkan posisi tawar.

Menurut Anies Baswedan, pada saat hutan kita habis dibabat, pasir diangkut, maka lambat laun harga diri bangsa yang habis terkikis. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar jangan sampai terjadi.